Translate

3/30/2010

Komite Perjuangan Buruh Jabodetabek

K P B J
Komite Perjuangan Buruh Jabodetabek
(FPBJ, SPKAJ, APO JICT, GSBI, GESBURI, GSPB, SBTPI, SPOI)


MENYATAKAN SIKAP
HIDUP BURUH !!
BURUH BERSATU RAKYAT SEJAHTERA !!
"Perjuangan Kami Tidak Akan Surut Walau Skorsing, Outsourching, dan Pemberangusan Serikat Serta Praktek-Praktek Mafia Peradilan Tetap dijalankan"
Kami menyadiri 100% bahwa perjuangan buruh (termasuk kita semua yang ada disini) sejak tegaknya system kapitalisme di Muka bumi Indonesia, sesungguhnya perjuangan ekonomis, sampai pada hal politis selalu dibatasi, dihancurkan bahkan tidak sedikit kawan-kawan kami yang kehilangan pekerjaan dan nyawa akibat mereka perjuangan yang mereka lakukan dalam menuntut hak-hak yang sebenarnya sudah diakui Negara ini dalam UU dan berbagai peraturan hubungan industrial.

Namun semua Peraturan dan bahkan lembaga-lembaga yang berwenang mengurus masalah hubungan hubungan Industrial, termasuk melakukan pengawasan terhadap Perusahaan-Perusahaan yang tidak menjalankan ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia saat ini. Terntyata banyak hiasan saja dan bagai macan ompong yang memiliki kekuatan.
Hal ini sangat Nampak dengan jelas indikasinya, dalam berbagai kasus perburuhan (konflik hubungan industrial) di Indonesia saat ini. Tentu saja ini sangat merugikan posisi kaum buruh dan perjuanganya.
Bukti-buktinya tentu saja bisa dilihat dari kasus-kasus hubungan industrial yang terjadi di Wilayah JABODETABEK, lihatlah contoh kongkrit yang dialami oleh: Buruh-Buruh PT UNIPACK yang tergabung dalam FPBJ PT UNIPACK, Buruh-Buruh Kereta Api Div I Jabodetabek yang tergabung dalam SPKAJ, Buruh Buruh yang bekerja di JICT Tanjung Priok yang tergabung dalam AFO JITC, dan masih banyak yang lainya.
Kasus yang menimpa Buruh-buruh FPBJ PT UNIPACK Pada saat mediasi, terlihat secara gamblang pihak mediator berat sebelah. Mediator menekan Serikat pekerja untuk pada hari itu juga mengakhiri perundingan mediasi. Mediator tidak melaksanakan forum perundingan mediasi tersebut secara maksimal. Terkesan mediator terburu-buru memediasikan perselisihan scorsing dalam rangka PHK, pada hal jelas berdasarkan UUK 13 Tahun 2003 ditekankan untuk seluruh elemen yang ada mengupayakan tidak terjadi PHK, terlebih lagi jumlah pekerja terbilang cukup banyak yaitu 24 orang dan 99 % adalah pengurus Serikat.
SB PTP FPBJ PT UI menemukan bahwa pegawai Pengawas Disnakertrans Kab Bekasi berpendapat PKWT yang dilakukan oleh PT.Unipack Indosystems tidak melanggar UUK 13 Tahun 2003, ia mengatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh anggota PTP FPBJ PT.Unipack Indosystems ada yang boleh di PKWT ada yang tidak boleh di PKWT, untuk bagian.
  1. RAW Material yang tugasnya mentransfer material dari gudang ke produksi boleh di PKWT
  2. Printing: tidak boleh di PKWT
  3. sliting: untuk packing manual boleh di PKWT
  4. palettizing: yang tugasnya membakar barang reject, menyortir barang boleh di PKWT.
  5. Extrussion dan Dry Lamynasi: ada yang boleh di PKWT dan ada yang tidak boleh di PKWT.
Pengawasan melakukan tafsir bebas atas UUK 13 Tahun 2003 ia menyatakan bahwa pekerjaan pada bagian inti di Perusaahaan dapat di PKWT karena cara kerjanya
Demikian pula dengan kasus hubungan Industrial yang terjadi antara SPKAJ dengan PT KAI dan turut tergugat PT KOWASJAB dan PT Kencana Lima, Kembali terlihat bahwa terdapat OKNUM di dalam tubuh DIRJEN PPHI yang mencoba menghambat proses penyelesaian PPHI dimana Mediator yaitu Drs. Manan Ras Yang seharusnya tawaran perundingan oleh Mediator dilakukan di awal bukan pada saat mediasi. Dan hal ini bertentangan UUK 13 Tahun 2003 , KEPMEN 92 Tahun 2004 Pasal 9.
Tindakan Mediator yang melakukan pengusiran terhadap Kuasa Hukum SPKAJ juga merupakan penghinaan dan penyalahgunaan kewenangan Mediator dan hal ini bertentangan dengan KEPMEN 92 Tahun 2004 Pasal 9
Bahwa pada tanggal 1 Maret 2010 anjuran Terhadap Perselisihan tersenut diatas dikeluarkan dengan Surat bernomor : B 17/PHI-JSK/PPHI/III/2010 (terlampir)
Ditemukan bahwa terdapat kekurangan pihak yang berselisih didalam anjuran, dimana anjuran tersebut ditujukan hanya kepada.
  1. Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek (SPKAJ)
  2. Kopreasi Wahana Usaha Jabodetabek (KOWASJAB)
  3. PT.Kencana Lima (PT.KL),
  4. PT.Kereta Api Commuter Jabodetabek (PT. KCJ)
Dimana Pihak PT.Kereta Api Persero tidak disertakan dalam anjuran tersebut, dan jelas PT. KAI terlibat sejak awal terlihat dalam undangan baik klarifikasi ataupun Mediasi dan di dalamnya disertakan keterangan pihak PT.Kereta Api Persero.
Bahwa pada tanggal 5 Maret 2010 SPKAJ dengan itikad baik mempertanyakan kekurangan pihak dalam anjuran tersebut sebelumnya kepada Mediator yaitu kenapa PT. Kereta Api tidak dilibatkan dalam anjuran Mediator HI padahal PT. KAI terlibat sejak awal ? Mediator menyatakan bahwa “itukan pendapat kamu terserah saya, itu pendapat saya yang saya tuangkan dalam anjuran , kamu jangan maksa saya.
Maka dengan fakta hukum tersebut diatas ditemukan bahwa mediator kembali lagi dengan sengaja melakukan tindakan-tinddakan yang menghambat proses mediasi dan dengan sengaja pula mengurangi pihak dalam perselisihan (KORUPSI PIHAK). Hal ini bertentangan dengan UUK 13 Tahun 2003 dan KEPMEN 92 Tahun 2004.
Apa yang dialami oleh SPKAJ juga dialami oleh Para pekerja JICT yang tergabung di APO. Mereka juga dihadapkan pada mafia peradilan saat melakukan perjuangan, berkali-kali Para pekerja di pelabuhan tesibuk di Indonesia itu melakukan perjuangan lewat jalan aksi massa, berkali kali pula mereka menghadapi godaan-godaan dalam bentuk represi dan sebagainya. Namun semua itu bisa dilewati dengan persatuan yang kuat.
Oleh Karena Itu Kami KPB Jabodetabek, Menuntut:
  1. Kepada Bapak Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Bapak Muhaimin Iskandar agar mencabut dan merevisi surat anjuran NO B 17/PHI-JSK/PPHI/III/2010 yang dikeluarkan oleh Depnakertrans karena anjuran tersebut patut diduga sebagai usaha untuk menjegal perjuangan para pekerja Kereta Api Yang bergabung dalam SPKAJ dalam memperjuangkan HAK NORMATIF sebagai Pekerja Tetap di PT Kereta Api.
  2. Menuntut PT Kereta Api agar tunduk kepada Hukum Republik Indonesia, khususnya Undang-Undang KetenagaKerjaan no 13 tahun 2003, melakukan outsourcing pekerjaan, outsourcing jasa pekerja, maupun melakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT/sistem kerja kontrak) apalagi Hubungan Pekerja Harian Lepas pada bidang INTI USAHA sesungguhnya adalah perbuatan ILEGAL! Sehingga PT KA Harus segera mengangkat KAMI menjadi PEKERJA TETAP!
  3. Memerintahkan Pegawai Pengawas Tenaga Kerja kab Bekasi yaitu : Segera mengeluarkan hasil Pemeriksaan atas pelaporan yang dilakukan oleh PTP FPBJ PT UI
  4. Memerintahkan Ka.Disnaker Kab Bekasi menindak tegas oknum Mediator yang memanfaatkan jabatannya, khususnya Sdr. Siti Munfairoh, SE dan Sdr. Lilis Suryani, S.sos
  5. Meminta Penetapan Terkait Jenis Pekerjaan kami yang berhubungan langsung dengan produksi.
  6. hapuskan Sistem Buruh kontrak, outsourcing dan Cabut UU No 13 Tahun 2003
Tentu Juga Patut dicatat Bahwa Kami Dari KPB Jabotabek menyerukan pada Seluruh kekuatan Buruh di Wilayah Jabodetabek Khususnya dan Indonesia pada Umumnya untuk Terus Memantapkan Persatuan, Meninggikan Perjuangan Untuk Kemerdekaan sepenuh-penuhnya, sehingga Kaum Buruh dan seluruh perjuangan Massa Rakyat Indonesia bisa Sejahtera.
Buruh Bersatu Gulingkan Kapitalisme. Untuk Kesehjahteraan Sejati
Jakarta, 29 Maret 2010

No comments:

Post a Comment